Yogyakarta, dialoguejakarta.con – Inovasi Kota Cerdas untuk Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Keberlanjutan Indonesia Emas, merupakan visi besar yang harus dicapai bersama pada Indonesia Emas tahun 2045, kata Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X, ketika membuka Forum Smart City Nasional 2025 yang diselenggarakan Kementrian Komunikasi dan Digital RI, Rabu (27/8/2025), di Yogyakarta.
“Ini menuntut kita untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan berbasis teknologi dan pemanfaatan informasi yang cerdas”, lanjutnya.
Menurut Paku Alam X, kegiatan itu bagian dari upaya kolaborasi antara elemen-elemen pemerintahan dan sektor swasta, sebagai pengejawantahan dari prinsip golong gilig manunggal nyawiji. Prinsip itu sebuah ajaran yang menekankan pentingnya kebersamaan dan sinergi dalam membangun dan mewujudkan cita-cita bersama.
“Kami berharap melalui Smart City Business Matchmaking akan terjalin lebih banyak kemitraan, ide-ide baru serta solusi inovatif yang dapat mendukung pembangunan Smart City dan Smart Province di DIY. Semoga acara ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk mewujudkan kota dan provinsi yang cerdas berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komdigi RI, Mira Tayyiba menegaskan kebijakan Smart City mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait program prioritas dan peranan digital.
“Tema Forum Smart City Nasional 2025 sejalan dengan amanah kemerdekaan. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan kedaulatan bangsa di era digital, memperkuat ketahanan nasional terhadap berbagai krisis, serta menjamin keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang,” kata Mira.
Pada prinsipnya, transformasi digital memerlukan kolaborasi, di mana kami yang menyusun standarnya, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang mengimplementasikan. Sinergi menjadi kunci terciptanya layanan publik, ujarnya.
Pada saat yang sama, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan Kota Yogyakarta dengan visi Smart City, mewujudkan Jogja Smart Service (JSS), untuk kepentingan pelayanan. Digitalisasi penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik, (SPBE) menyangkut dua hal, pertama untuk pelayanan publik, layanan yang cepat, berbasis digitalisasi di Kota Yogyakarta.
“Berikutnya pengembangan one and single website yang terintegrasi dengan sistem Satu Data di daerah. Pemkot Yogyakarta merintis sistem Single ID, Single Window dan Single Sign-On, dalam rangka mewujudkan one single website agar padu padan data menjadi terwujud. Diharapkan ada padu padan data sektoral umum, dari nasional, daerah, data makro dan mikro. Sehingga daerah bisa terbantu dalam memberikan pelayanan publik”, lanjutnya.
Forum Smart City Nasional 2025 diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, di Kota Yogyakarta, yang mengambil tema Inovasi Kota Cerdas Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Keberlanjutan Indonesia Emas, diikuti peserta pemerintah kota/kabupaten di Indonesia.
Sebelumnya, pada Selasa (26/8/2025), di tempat yang sama, Menteri Komdigi RI, Meutya Hafid, menyerahkan penghargaan kepada para peserta atas pencapaian inovasi program Smart City.
Pemerintah Daerah Istmewa Yogyakarta berhasil meraih penghargaan kategori Smart Living, Smart Economy, dan Smart Environment, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih penghargaan kategori Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Society.
Penghargaan juga diberikan untuk beberapa kota yang berhasil dalam implementasi program Smart City, dengan berbagai kategori, diantaranya kabupaten Gunung Kidul, Sukoharjo, Temanggung, kota Bandung, Surabaya, Semarang, Madiun, Surakarta
Meutya menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan dorongan nyata agar pemerintah daerah mempercepat transformasi digital layanan publik. Harapannya penghargaan ini mendorong percepatan digitalisasi dan memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan digitalisasi, karena negara Indonesia sangat besar. Setiap daerah memiliki prioritas dan kebutuhan di bidang yang berbeda. Mungkin ada yang mengadopsi digitalisasi urusan kesehatan, atau urusan lain, seperti perikanan, pangan, pendidikan dan sebagainya. Pusat tidak bisa menentukan”, pungkasnya. (Norwien)
Komentar