Jakarta (Dialoguejakarta.com) – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) menggelar Dialog Nasional Sehari bertema “Mengawal Harapan Tahun 2026: Menakar Kepemimpinan Prabowo–Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur” di Aula DHN 45 Lantai III, Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, partai politik, akademisi, hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Hadir pula akademisi senior Bomer Pasaribu yang turut memberikan perhatian terhadap jalannya dialog.
Acara dipandu oleh MC Dillia Hespanora yang membuka kegiatan secara resmi. Pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin dirigen Legy Poetrie sebelum memasuki sesi dialog.
Ketua Panitia Ahmad Sukari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh narasumber, tamu undangan, serta elemen masyarakat yang hadir. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja secara solid sehingga dialog nasional ini dapat terselenggara dengan lancar.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak. Semoga forum ini memberi kontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.
Ketua Umum KOPSINDO Drs. Rambun Sunardi, AK, MSi menegaskan KOPSINDO hadir sebagai wadah kolaborasi untuk menyatukan potensi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
“Kami ingin KOPSINDO menjadi rumah besar yang memberi manfaat nyata bagi rakyat. Harapan menuju 2026 harus dijaga dengan kerja nyata,” ujar Rambun.
Ia menambahkan, KOPSINDO siap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepanjang berpihak pada kepentingan rakyat dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Dalam sesi diskusi, Dr. Andrinof Chaniago, M.Si menekankan pentingnya pemerintahan yang berjalan dengan pendekatan teknokratis dan berbasis data. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 7 persen harus realistis, ditopang disiplin anggaran, pembayaran utang negara, serta prioritas pada pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan harus jelas arah dan targetnya. Jangan sekadar wacana,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan konsistensi regulasi agar kepercayaan investor terjaga dan Indonesia tidak tertinggal dari negara seperti Vietnam dan India.
Dari perspektif politik dan tata kelola pemerintahan, Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, SH, MH menegaskan stabilitas pemerintahan harus berjalan seiring dengan transparansi, partisipasi publik, serta supremasi hukum.
“Supremasi hukum dan harmonisasi regulasi adalah fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat dan meningkatnya kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Rahmat Dwi Putranto, SH, MH, pemerhati ekonomi yang juga CEO IBLAM School of Law, menilai dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim bisnis yang kondusif. Ia menyoroti mahalnya biaya logistik, keterbatasan akses modal UMKM, hingga persoalan pajak.
“Kalau ingin UMKM kuat, beri insentif modal dan keringanan pajak. Investor harus merasa aman menanamkan modal di Indonesia,” katanya.
Dialog yang dimoderatori H. Dudung Badrun, SH, MH berlangsung dinamis dan interaktif. Peserta aktif menyampaikan pandangan dan masukan sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Melalui dialog ini, KOPSINDO berharap lahir rekomendasi strategis sebagai masukan konstruktif bagi arah kebijakan nasional menuju Indonesia yang adil dan makmur pada 2026. (fit)
Komentar