Jakarta, Dialoguejakarta.com – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) di Bareskrim Polri, dengan Brigjen Desy Andriani sebagai direktur. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk meningkatkan pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Dengan jumlah pelaporan yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO adalah kebutuhan mendesak. Penunjukan Brigjen Desy sebagai Direktur PPA-PPO adalah langkah maju yang patut diapresiasi,” kata Andy di Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada semester pertama 2024, terdapat 2.343 kasus yang dilaporkan, setara dengan hampir 12 kasus per hari. Ini hampir sama dengan tahun lalu, di mana terdapat 4.374 kasus. Di laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat hingga September 2024 ada 18.213 kasus yang dilaporkan di berbagai wilayah.
“Direktorat ini diharapkan akan meningkatkan respons kepolisian dan menghadirkan rasa keadilan bagi korban kekerasan, terutama perempuan,” imbuhnya.
Andy menambahkan bahwa pembentukan Direktorat ini juga mengatasi keterbatasan Unit PPA Bareskrim. Ia mengapresiasi dukungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah mendorong kebijakan ini sejak 2021. Pembentukan ini juga sejalan dengan komitmen terhadap CEDAW dan rekomendasi mengenai akses perempuan pada keadilan.
Komisioner Siti Aminah Tardi menekankan bahwa Direktorat ini akan memiliki tanggung jawab yang kompleks, termasuk membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan perlindungan dan pemulihan korban.
“Komnas Perempuan berharap bahwa Direktorat PPA-PPO akan memberikan akses dan layanan hukum yang lebih efektif bagi setiap korban perempuan dan anak,” ujarnya.
Maria Ulfa Anshor, Komisioner lainnya, menambahkan bahwa penunjukan Brigjen Desy mencerminkan dukungan Kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. Ia berharap ini akan memotivasi Polwan lain untuk mencapai posisi yang lebih tinggi.
“Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan Direktorat ini agar akses keadilan bagi korban perempuan dan anak dapat terpenuhi secara optimal,” tutupnya. (*/fit)
Komentar