Jakarta, Dialoguejakarta.com – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79, Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia (DPP – Gasbumi) dan Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (DPP- SBMSK) menggelar acara Silaturahmi Nasional yang berlangsung di Aula Matalangi Paguyuban Kebun Sayur Ciracas Jakarta Timur, Kamis (15/8) Jakarta. Acara ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antar anggota serikat buruh dan seluruh masyarakat serta merayakan kemerdekaan dengan semangat kebersamaan.
Tema dari Silaturahmi Nasional ini adalah : ” Sudah Saatnya Para Tokoh dan Buruh Indonesia Bersatu Mendorong Pemerintah untuk Melaksanakan UUD 1945 secara Murni dan Konsekwen Menuju Bangsa Indonesia yang Merdeka, Adil, Makmur dan Sejahtera “.
Acara dihadiri oleh Ketua KSPSI Jumhur Hidayat, Ketua DPP KBMSK Saut Aritonang, Ketua DPP Gerakan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Gasbumi) HA Razak Yahya B.Ac , Muhammad Daud , B.Sc , Wakil Ketua Sukandi SH Sekjen Eddy Haryanto, Asep Syaipudin SH, Sain Iskandar dan perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas UHAMKA Jakarta, Perwakilan BEM Mahasiswa UI anggota dan warga paguyuban Kebun Sayur serta unsur media.
Ketua DPP Gasbumi H.A Razak Yahya , B.Ac dalam sambutan mengatakan hari ini, kita patut bersyukur karena masih diberikan umur, kesehatan, dan kesadaran untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Meskipun keadaan negara saat ini penuh tantangan, kita harus berusaha memperbaiki situasi dengan cara-cara yang konstruktif. Tujuan kita adalah memastikan bahwa konstitusi dapat berjalan dengan baik, rakyat bisa sejahtera, dan pendidikan dapat diakses dengan benar.
“Kita perlu mengubah mindset perjuangan dari sekadar bertahan menjadi lebih progresif. Jika sebelumnya kita hanya menunggu, kini saatnya kita menjadi lebih agresif dan responsif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pendiri bangsa dalam konstitusi kita. Kita merayakan kemerdekaan, namun rasanya belum sepenuhnya merdeka. Secara ekonomi dan hak-hak warga negara, kita masih menghadapi ketidakadilan yang harus segera diperbaiki, “ucapnya.
Razak Yahya mengungkapkan meskipun konstitusi kita mengamanatkan kesejahteraan rakyat dan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan umum, banyak masalah sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi. Banyak ibu-ibu yang berunjuk rasa meminta pendidikan gratis dan penurunan harga kebutuhan pokok, sebuah kondisi yang menggarisbawahi ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat.
“Situasi ini memerlukan perubahan signifikan. Kita harus berperan aktif dalam membenahi keadaan. Jika tidak kita, siapa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kita harus menuntut hak-hak dasar seperti pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi dan memastikan akses kerja yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Razak Yahya menambahkan saat ini, banyak rakyat yang tinggal di kondisi yang memprihatinkan, seperti tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan konstitusi yang mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.
“Kita juga harus memerangi penindasan dan memastikan bahwa tidak ada lagi eksploitasi terhadap anak bangsa oleh pihak-pihak tertentu. Kita perlu kesadaran kolektif bahwa negara ini milik kita semua, dan setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak serta akses pendidikan dan pekerjaan yang adil,” harapnya.
Razak Yahya menutup sambutannya mari kita bersama-sama mendukung upaya-upaya untuk merealisasikan konstitusi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Meski banyak tokoh dan pembicara yang belum hadir dalam acara ini, kita tetap optimis bahwa diskusi ini akan menghasilkan solusi yang baik untuk bangsa.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga acara ini dapat membawa perubahan positif bagi masa depan negara kita.
Pada kesempatan kedua, Ketua DPP KBMSK Saut Aritonang berbagi pengalamannya mengenai tantangan mendirikan serikat buruh di Bogor pada era Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa pada masa itu, mendirikan serikat buruh sangat sulit karena banyaknya intimidasi dari pihak perusahaan, termasuk kepala keamanan yang sering memperingatkannya tentang potensi bahaya. Saut Aritonang menceritakan bagaimana pengusaha dan pihak-pihak tertentu sering kali menghalangi upaya pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Saut Aritonang mengungkapkan bahwa meskipun ada konsep-konsep baik mengenai hubungan industrial dan Pancasila, realitas di lapangan seringkali berbeda. Ketika mencoba mendirikan serikat buruh, ia menghadapi banyak kendala dan akhirnya beralih ke bentuk organisasi lain. Selama kongres, ia mengalami keterbatasan dalam pembentukan organisasi buruh yang berkualitas karena campur tangan pihak-pihak yang tidak berkompeten.
Ia juga menyebutkan ketidakadilan dalam sistem pengupahan dan perlunya peraturan yang lebih baik untuk melindungi pekerja. Menurutnya, Serikat Buruh harus ada untuk memberikan kontrol sosial dalam perusahaan dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mencakup peraturan yang baik, implementasinya masih kurang memadai.
Saut Aritonang berharap bahwa ke depan, ada perbaikan dalam sistem hubungan industrial di Indonesia, dengan serikat buruh yang berfungsi secara efektif untuk melindungi hak-hak pekerja dan mendorong kesejahteraan di tempat kerja.
Pada kesempatan ketiga dalam acara Silaturahmi Nasional, Ketua KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan pandangan mendalam mengenai kondisi sosial dan ekonomi terkini di Indonesia. Jumhur memaparkan pentingnya peran buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan bagaimana keadaan buruh kini dibandingkan dengan masa lalu.
Jumhur menggambarkan transformasi organisasi yang dipimpinnya, dari sebuah entitas yang sebelumnya kurang aktif menjadi sebuah gerakan yang dinamis dan responsif terhadap ketidakadilan. Beliau menyoroti perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam pengelolaan dan kepemimpinan, serta bagaimana organisasi ini kini mendorong aksi-aksi protes melawan kezaliman.
Jumhur juga mengingatkan tentang kondisi buruh di masa lalu, dengan mengutip data dari tahun 1930-an, di mana gaji buruh laki-laki hanya 45 sen dan buruh perempuan 40 sen, sementara harga beras per kilo hanya 7 sen. Jika dibandingkan dengan upah dan harga beras saat ini, Jumhur menunjukkan bahwa meskipun terjadi inflasi, pendapatan buruh tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menggarisbawahi ketidakadilan ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini.
Lanjut Jumhur mengkritik pemerintahan saat ini yang dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat secara memadai. Ia menilai bahwa pemerintahan kini lebih didominasi oleh kepentingan oligarki dan konspirasi kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Jumhur juga menyoroti fenomena sosial seperti eksploitasi tenaga kerja di era digital, contohnya pengemudi ojek online yang mengalami tekanan kerja yang ekstrem dengan imbalan yang tidak adil.
Jumhur mengajak semua pihak untuk lebih aktif dalam melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Jumhur mendorong masyarakat untuk memprotes kebijakan yang tidak pro-rakyat dan menuntut agar para pemimpin bertanggung jawab atas kegagalan mereka dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.
Terakhir Jumhur mengatakan ajakan untuk tetap kritis terhadap pemerintahan dan menuntut perubahan yang nyata. Jumhur menegaskan pentingnya melawan kebijakan yang merugikan rakyat dan berharap agar semangat perjuangan terus menyala.
Silaturahmi Nasional kali ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti diskusi mengenai perkembangan hak buruh, sesi tanya jawab. Acara ini juga memberikan ruang untuk saling bertukar pikiran dan memperkuat solidaritas di antara peserta.
Penutupan acara diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh yang hadir untuk terus berkontribusi dalam memajukan sektor buruh dan menjaga semangat kemerdekaan dalam setiap langkah perjuangan.
Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, Gasbumi dan SBSMK berharap acara ini dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. (Fit)
Komentar