CILEGON, dialoguejakarta.com – DPRD Kota Cilegon menggelar rapat kerja Komisi bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Aula DPRD Kota Cilegon, Senin (14/9/2026).
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari pembahasan strategis DPRD bersama Pemerintah Kota Cilegon untuk memastikan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKA APBD Perubahan 2026 sesuai dengan prioritas pembangunan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat kerja komisi bersama mitra OPD tersebut. Menurutnya, pembahasan RKA APBD Perubahan memiliki peran strategis untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. “RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memiliki peranan sangat penting dan strategis sebagai bagian dari APBD untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang akan dilakukan,” kata Aziz.
Ia menjelaskan, kebijakan keuangan daerah dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan pada sinkronisasi program dan kegiatan, khususnya dalam pengalokasian belanja untuk prioritas pembangunan, pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar. “Pengalokasian belanja daerah untuk prioritas pembangunan, memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar, serta berdasarkan target kinerja dan skala prioritas,” ujarnya.
Aziz juga memberikan catatan terkait pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ia meminta agar target pendapatan dari sektor tersebut dicermati dan dihitung kembali secara realistis karena realisasinya hingga saat ini masih berada di bawah target. “Kami memperhatikan dan mencermati pandangan umum fraksi pada saat Rapat Paripurna, khususnya terkait dengan pendapatan dari sektor BPHTB. Tentunya nanti dari rekan-rekan BPKPAD saat hearing dengan Komisi yang membidangi pendapatan, tolong disampaikan kira-kira target pendapatan melalui sektor BPHTB ini akan tercapai atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Aziz, kondisi tersebut penting diperhatikan agar rencana belanja daerah tidak dibangun berdasarkan target pendapatan yang belum pasti tercapai. “Kita harus realistis. Pendapatan dari seluruh komponen pajak di luar BPHTB mengalami peningkatan. Hanya saja di BPHTB yang perlu kita cermati ulang dan diperhitungkan kembali karena ini merupakan pendapatan yang unpredictable, sesuatu yang masih belum pasti,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan antara DPRD dan OPD dapat semakin menyempurnakan RKA APBD Perubahan 2026 sekaligus memperkuat sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pembangunan daerah. “Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi atas kesempatan pemaparan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini. Semoga pembahasan rapat kerja komisi dengan mitra OPD ini dapat lebih menyempurnakan RKA tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, pembahasan bersama mitra OPD menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mencermati berbagai program dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2026. “Dan tentunya, ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan oleh masing-masing komisi, baik dari Komisi I hingga Komisi III tentang mitra kerjanya masing-masing. Kami mengajak agar bisa dilakukan pembahasan strategis,” kata Rizki.
Menurutnya, DPRD juga mendorong agar berbagai usulan yang berkaitan dengan kebutuhan prioritas masyarakat dapat menjadi bagian dari pembahasan anggaran perubahan tahun 2026. “Setiap usulan terkait kebutuhan prioritas masyarakat Kota Cilegon ini bisa masuk di dalam agenda-agenda khusus mengenai anggaran perubahan 2026,” ujarnya.
Rizki menegaskan, pembahasan RKA APBD Perubahan harus dilakukan secara cermat dan realistis. Hal tersebut mengingat waktu efektif pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas. “Kita menyadari bahwa waktu efektif di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 sangat terbatas. Kondisi ini menuntut kita, baik legislatif maupun eksekutif, agar semakin cermat dan realistis di dalam menyusun program, khususnya di tahun 2026,” tuturnya.
Ia berharap rapat kerja DPRD bersama mitra OPD dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang mampu menjawab target pembangunan Kota Cilegon dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Semoga dari rapat ini mampu menjawab target pembangunan Kota Cilegon. Anggaran yang ada agar diselaraskan dengan program-program prioritas Pemerintah Kota Cilegon dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Cilegon,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga memberikan perhatian terhadap kondisi pendapatan daerah sebagai salah satu dasar dalam menentukan kemampuan belanja pemerintah daerah.
Rizki mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama mencari solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kapasitas anggaran yang tersedia dapat semakin optimal untuk membiayai kebutuhan masyarakat. “Saya mengajak kepada anggota DPRD Kota Cilegon, terutama dalam solusi PAD ini sehingga menghasilkan anggaran yang bisa bermanfaat umum untuk masyarakat Kota Cilegon,” pungkasnya.
Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing komisi bersama mitra OPD sesuai dengan bidang tugasnya. (*)
Komentar