Pemprov Banten Siagakan Seluruh Layanan Kesehatan Antisipasi Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes) di wilayahnya guna mengantisipasi gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

Banten165 Dilihat

BANTEN, dialoguejakarta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes) di wilayahnya guna mengantisipasi gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.

​Langkah kesiapsiagaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Nomor 400.7/3234/DINKES/2026. Edaran ini menginstruksikan seluruh rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas), balai kekarantinaan, hingga pos kesehatan agar mengaktifkan layanan siaga 24 jam sesuai dengan tingkat risiko dan rencana kontingensi daerah.

​Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk merespons keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

​”Saat ini kasusnya memang masih dalam batas normal. Namun demikian, kami bersama seluruh tenaga kesehatan tetap bersiaga sesuai arahan dari Bapak Gubernur Banten agar ke depan tidak terjadi lonjakan kasus,” ujar Ati, Minggu (6/9/2026).

​Ati mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa keluar rumah, masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Saat ini, stok masker di Dinkes Banten dipastikan aman untuk didistribusikan kepada warga terdampak. Selain itu, Pusat Krisis (Crisis Center) Kementerian Kesehatan juga akan segera menyalurkan bantuan masker ke sejumlah daerah terdampak, meliputi Banten, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

​Lebih lanjut, Ati menjelaskan bahwa abu vulkanik mengandung partikel kasar hingga sangat halus serta gas yang bersifat iritan. Kondisi ini dapat memicu iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, sesak napas, hingga memperburuk asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).

​”Dampak lainnya meliputi gangguan mata, iritasi kulit, hingga kontaminasi sumber air dan pangan yang tidak tertutup rapat. Selain itu, ada risiko kecelakaan lalu lintas akibat berkurangnya jarak pandang dan jalanan yang licin,” jelasnya.

​Untuk memitigasi risiko tersebut, Dinkes Banten mewajibkan seluruh faskes menjamin ketersediaan logistik dan obat-obatan esensial. Persiapan mencakup sistem rujukan, ambulans, tabung oksigen, pulse oximeter, obat bronkodilator, inhaler beserta spacer, cairan pembilas mata steril, hingga Alat Pelindung Diri (APD) dan respirator partikulat (N95, KN95, KF94) bagi petugas.

​Nakes di lapangan juga ditugaskan untuk melakukan surveilans (pemantauan) harian terhadap peningkatan kasus gangguan pernapasan. Pemantauan aktif diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit kronis. Data ini kemudian dianalisis dan dikoordinasikan dengan BMKG, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup terkait kualitas udara (PM2,5 dan PM10), lalu dilaporkan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

​Sebagai langkah preventif di lingkungan rumah, Ati meminta masyarakat untuk menutup rapat pintu, jendela, serta celah masuknya abu, termasuk menutup tempat penampungan air dan makanan.

​”Bila membersihkan abu, basahi secukupnya terlebih dahulu agar tidak beterbangan. Hindari menyapu kering. Selain itu, pastikan ketersediaan obat rutin bagi anggota keluarga dengan penyakit kronis tersedia cukup di rumah,” tutup Ati. (*)

Komentar